Dengan berkembangnya desa yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika perkembangannya itu dipahami sebagai kreativitas warganya dan pihak luar membantu memandunya dengan niat jernih, niscaya nasib desa tak seperti sekarang.
Ada lima pendekatan kebijakan terhadap desa yang tidak searah: penundukan, pengawasan dan pengendalian, otonomi pribumi, militerisasi, desentralisasi, birokratisasi demi efisiensi administrasi, dan otonomi khusus(adat) berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat. Penundukan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan nusantara yang menuntut loyalitas desa kepada otoritas yang lebih kuat dan besar. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda zaman kultur stelsel. Otonomi pribumi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dibawah IGO dan IGOB. Birokratisasi demi efisiensi administrasi dilakukan pemerintah Orde Baru di bawah UU No 5/1979. Otonomi khusus yang bersifat tradisional berdasarkan asal-usul dan adat istiadat diberikan oleh pemerintah pasca Orde Baru/Reformasi.
Buku ini memberi gambaran pertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara kita. Untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), buku ini menguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.