Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif merupakan refleksi perkembangan pendidikan di masa lalu dan proyeksi masa depan bangsa ini. Buku yang lahir dari makalah-makalah yang disajikan dalam Forum Mangunan ini, sesuai dengan judulnya terbagi atas dua bagian, yakni Visi 2030 bangsa Indonesia dan pendidikan alternatif.
Visi 2030 dilahirkan Indonesia Forum yang dibentuk Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Gagasan yang berisi mimpi bangsa Indonesia dalam kurung 22 tahun wakyu mendatang. Mengapa mimpi? Pencapaian yang hendak dituju kelihatan hanya dapat dicapai melalui keberuntungan. Betapa tidak, para pengagas visi itu mencanangkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia kelima setelah Cina, India, Amerika, dan Uni Eropa di saat itu. Sebuah mimpi yang rasanya hanya betul-betul akan menjadi mimpi.
Simak saja kondisi ekonomi kita saat ini, kemudian bandingkan dengan mimpi besar itu. Menempati posisi lima kekuatan ekonomi dunia, berarti kita harus mengalahkan kekuatan besar ekonomi saat ini seperti Jepang, Singapura dan Korea. Padahal, dengan Malaysia saja kita sudah tertinggal. Belum lagi jika menilik pendapatan perkapita kita yang dicanangkan pada saat itu sebesar 18.000 dolar AS per tahun. Dengan hitungan kurs Rp 10 ribu untuk 1 US dollar, maka pendapatan rata-rata per bulan setiap penduduk pada saat itu sebesar Rp 15 juta. Artinya, gaji buru harian pada saat itu minimal Rp 500 ribu per hari. Bandingkan dengan pendapatan per kapita bangsa kita 2005 lalu yang hanya 1.280 dollar AS. Sekali lagi rasanya ini hanya akan menjadi sebuah utopia.
Namun, sebagai mimpi, visi itu sah-sah saja. Satu alasan yang kiranya dapat diterima ketika dipaparkan bahwa mimpi tersebut dibuat sebagai upaya untuk menumbuhkan kerja keras kita sebagai bangsa. Cita-cita yang besar, diharapkan akan melahirkan etos kuat dalam menggapainya. Termasuk di dalamnya bagaimana upaya dunia pendidikan kita bersinergi dengan pencapaian visi 2030. China dan India, dua negara yang diyakini akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dan tiga ditahun 2040 selain karena perkembangan ekonominya yang pesat dewasa ini juga karena penguasaan teknologinya. Pendidikan telah memberikan konstribusi yang besar terhadap penguasaan teknologi bagi kedua negara. Visi 2030 yang lebih tepat disebut utopia tersebut dibuat untuk mendorong kerja keras seluruh elemen bangsa, termasuk dunia pendidikan.
Dalam pandangan sejumlah penggiat pendidikan, strategi dan sistem pendidikan di Indonesia terlihat tidak gayut (ketemu) dengan visi 2030. Praksis pendidikan tidak relevan dengan pembangunan ekonomi, tidak relevan dengan pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (hal. 100). Sebelum berbicara tentang relevansi dengan pembangunan ekonomi, praksis pendidikan kita masih harus diperhadapkan pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan sesuai bakat, minat, dan kemampuan anak, masalah guru hingga pengelolaaan sekolah.
Jika pendidikan diharapkan berkonstribusi bagi kemajuan ekonomi, maka komitmen untuk memajukan dunia pendidikan adalah hal yang mutlak. Politisasi pendidikan dalam berbagai bentuk, termasuk ujian nasional, kurikulum, penganggaran biaya pendidikan, dan perbukuan harus segera diakhiri.
Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk Indonesia, sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari satu sistem kekuasaan. Sampai sejauh ini, pendidikan di Indonesia menggunakan satu kurikulum, yaitu Kurikulum Nasional yang dipakai sebagai acuan tunggal. Semua lembaga formal dinegeri ini, baik di kota besar, pelosok gunung, maunpun di pinggiran pantai, punya kurikulum sama. Dengan demikian proses pendidikan yang terapkan adalah dalam upaya membentuk keseragaman berpikir (hal 108-109).
Namun demikian, kemunculan KTSP dipandang sebagai kebijakan desentralisasi, akomodatif, dan terbuka. Ini merupakan peluang yang mesti dimanfaatkan. ‘Kebebasan’ dan kemerdekaan yang diberikan harus dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembaruan semangat pendidikan di tanah air. KTSP harus ditempatkan sebagai sarana pencerdasan bagi anak didik. Melalui kurikulum yang ‘mencerdaskan’ ini, diharapkan dapat mengakomodasi pengembangan intelektual siswa, melatih kepekaan sosial, tanggung jawab, dan mengembangkan keterampilan mereka. Intinya KTSP harus ditempatkan sebagai kurikulum yang beridentitas kerakyatan, kurikulum yang memihak kepada anak didik. Ini merupakan tantangan dunia pendidikan kita yang mesti ditalukkan agar kita dapat bertemu dengan visi 2030. Long way to go